JawaPos.com - Untuk menjaga idealisme, maka dibutuhkan keterlibatan intelektual dengan kekuasaan itu harus mengabdi kepada cita-cita pembebasan dan pemuliaan kemanusiaan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Professor Cornelis Lay dalam pidato pengukuhan menjadi guru besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (6/1).
Dalam pidatonya berjudul 'Jalan Ketiga Peran Intelektual, Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan', yang disampaikan di kampus UGM, Yogyakarta. Isinya berangkat dari sebuah pijakan pemikiran, apakah mungkin memisahkan dunia intelektual dari kekuasaan.
Pidato itu menjadi menarik karena disampaikan di hadapan peserta acara, yang kebanyakan adalah pejabat di era pemerintahan Jokowi saat ini. Kebanyakan dari mereka dikenal juga sebagai intelektual di kampus.
Cornelis menjelaskan, dahulu Proklamator RI Soekarno menyebut 'teori adalah tiada guna, tiada wujud, doelloos, jika tidak dipergunakan untuk mengabdi kepada prakteknya hidup. Buatlah ilmu berdwitunggal dengan amal'.
Pengalaman romantik ilmu dan kekuasaan seperti era itu sayangnya sangat singkat. Karena di 32 tahun era Orde Baru, ilmu direkayasa dan dikendalikan sebagai alat pembenaran alat kekuasaan negara.
Namun walau ada pengalaman traumatik itu, Cornelis menegaskan bahwa pemisahan mutlak intelektual dan kekuasaan sama sekali itu tidaklah mungkin.
"Intelektual harus menyadari beragam kekuatan politik yang berkontribusi dalam membentuk kurikulum dan penelitian, penilaian kualitas akademik, dan relasinya dengan negara," kata Mas Connie, sapaan akrabnya sebegaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.
Baginya, ujian terbesar seorang intelektual bukanlah pada kemampuan dan kesiapannya untuk dengan lantang memaki kekuasaan dan para pelakunya. Tetapi justru ketika ia bisa bersahabat dan menjadi bagian dari kekuasaan sembari tetap mampu menjaga kewarasan dan karakter dasar intelektual.
"Yakni berpikir bebas dan bertindak bijak bagi kepentingan kemanusiaan," paparnya.
Lebih lanjut, Cornelis menggarisbawahi bahwa jalan ketiga yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Masuk dan keluar kekuasaan secara fleksibel dengan menempatkan kemanusiaan sebagai motif pokok.
"Ini memang menuntut kematangan, kepekaan dan kapasitas dalam menilai politik. Sesuatu yang tidak bisa dihasilkan secara instan," ujar pria yang dikenal sebagai aktivis GMNI itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengatakan peran intelektual masih sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kekuasaan. Namun, watak dan cara kekuasaan yang terbentuk haruslah fokus pada kemanusiaan.
Menurut Hasto, pemikiran Cornelis itu sangat konstekstual. Memang harus ada jalan ketiga dimana tradisi intelektual masih dibutuhkan di dalam kekuasaan.
"Kami sepakat, antara intelektual dan kekuasaan sangat dibutuhkan. Sehingga terjadi konvergensi untuk saling menemukan bagaimana watak kekuasaan intelektual itu dipertemukan oleh pengabdian kepada kemanusiaan," kata Hasto usai menghadiri pengukuhan.
Karena itu, tesis yang disampaikan Cornelis tersebut adalah kritik terhadap praktik politik antikemanusiaan. Pada titik itu, penting bagi intelektual dan penguasa untuk selalu mempertemukan tujuan utamanya pada nilai-nilai kemanusiaan.
"Sebab tanpa jalan kemanusiaan, tidak ada politik yang membangun peradaban," tandas Hasto.
Diketahui dalam acara itu, hadir juga Mensesneg Pratikno yang juga Ketua Majelis Wali Amanah UGM. Mendagri Tjahjo Kumolo, Menakertrans Hanif Dhakiri, Menlu RI Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Sementara dari kalangan tokoh politisi tampak hadir Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno dan Djarot Saiful Hidayat, dan puluhan politisi lainnya.
Editor : Dimas Ryandi
Reporter : Gunawan Wibisono
No comments:
Post a Comment