jpnn.com, MANILA - Pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menolak wacana penyelidikan independen PBB terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut. Manila menggambarkan seruan itu sebagai bentuk campur tangan dalam urusan negara.
Penolakan itu dikeluarkan setelah pegiat hak asasi manusia meminta Dewan HAM PBB untuk menyelidiki sejumlah kematian yang tidak sah dan pembunuhan oleh polisi terkait perang melawan narkoba ala Presiden Rodrigo Duterte.
Untuk diketahui, polisi Filipina telah membunuh lebih dari 5.300 tersangka pengedar dan pengguna narkoba sejak Duterte terpilih tiga tahun lalu.
"Panggilan terakhir oleh 11 pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penyelidikan internasional Filipina tidak hanya ditantang secara intelektual tetapi juga campur tangan yang keterlaluan terhadap kedaulatan Filipina," kata juru bicara Duterte Salvador Panelo dalam sebuah pernyataan, Sabtu (8/6).
BACA JUGA: Bengis ke Bandar Narkoba, Duterte Takut Melawan Tiongkok
Dia menuduh para ahli PBB menjajakan fakta yang bias, salah dan dipalsukan. "Mereka yang berbicara menentang kampanye obat-obatan terlarang dan catatan hak asasi manusia presiden ini telah sangat ditolak oleh pemilih Filipina," sambungnya, seperti dimuat Channel News Asia. (rmol/jpg)
-
Sabtu, 08 Juni 2019
Honorer K2 Pendukung Prabowo - Sandi Pengin Ikut Tes PPPK -
Sabtu, 08 Juni 2019
Atta Halilintar: Maafkan Hamba yang Banyak Salah Ini -
Sabtu, 08 Juni 2019
Lebaran, AHY dan Ibas Tidak Kunjungi Prabowo, Mengapa? -
Sabtu, 08 Juni 2019
Lucinta Luna dan Calon Suami Mengaku Dapat Restu Keluarga -
Jumat, 07 Juni 2019
JK Ungkap Isi Pertemuannya dengan Prabowo -
Jumat, 07 Juni 2019
Begini Tingkah Lucu Jan Ethes Berikan Keterangan Press -
Kamis, 06 Juni 2019
Prabowo Ungkap Pilihan Politik Bu Ani, TKN: Wajar Pak SBY Tersinggung -
Kamis, 06 Juni 2019
AHY Jalani Lebaran Pertama Tanpa Opor Favorit Bikinan Memo
No comments:
Post a Comment