Nasdem Tolak Usulan Partai Politik Dibiayai Pemerintah - Tribunnews

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menolak usulan agar partai politik dibiayai pemerintah yang dihembuskan Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Menurut Surya Paloh, hal tersebut akan memperberat anggaran negara jika pembiayaan partai dibebankan kepada pemerintah.

"NasDem menolaknya itu, itu memperberat APBN kita. Kok begitu sombong membikin partai kalau engga mampu mengatur hal yang primer," ujar Surya Paloh di Banda Aceh, Aceh, Jumat (7/12/2018).

Baca: Saling Klaim Jumlah Peserta Reuni Akbar 212, Anies Baswedan: Ukuran Monas 80 Hektare

Menurutnya, urusan pembiayaan harusnya menjadi tanggung jawab partai politik masing-masing.

Surya Paloh menilai banyak cara untuk mendapatkan pembiayaan untuk partai, salah satunya dengan iuran anggota.

Baca: Janji Anies Baswedan Siapkan Tempat Nobar Persija di Setiap Kelurahan di Jakarta

"Ya itu kan kita bisa mengatur rumah tangga kita, apakah itu bisa dari iuran anggota atau kolektivitas diantara kita kenapa harus bergantung APBN," kata Surya Paloh.

Alasan KPK mengusulkan wacana ini untuk transparansi dana partai.

Agar menghindari praktik aliran dana korupsi ke partai.

Menanggapi alasan tersebut, Surya Paloh menilai tidak harus mengorbankan anggaran negara.

"Kadang-kadang mau transparan lah, perlu APBN lah. Partai makin banyak, makin ambrol demokrasi negeri ini," kata Surya Paloh.

Baca: Bidadari Bulu Tangkis Dunia Pilih Pensiun karena Alasan Ini

Seperti diketahui, KPK mengusulkan partai politik dibiayai pemerintah, tapi dengan sistem audit yang jelas.

Cara ini dilakukan agar penggunaan dana yang berasal dari pemerintah itu bisa dipantau.

"Memungkinkan jika parpol itu dibiayai oleh pemerintah, kemudian ada sistem audit yang masuk, sistem audit yang mungkinkan itu agar kita tahu itu dipergunakan untuk apa uang itu," imar Agus Rahardjo saat menyampaikan pidato dalam acara International Business Integrity Conference di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Let's block ads! (Why?)

http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/07/nasdem-tolak-usulan-partai-politik-dibiayai-pemerintahhttps://desimpul.blogspot.com/2018/12/nasdem-tolak-usulan-partai-politik.html