Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Letnan Jenderal Joni Supriyanto menilai kecil kemungkinan ancaman delegitimasi hasil Pemilu serentak pada 17 April, sebagai imbas polarisasi politik dalam pertempuran dua kandidat utama calon presiden, karena rakyat Indonesia sudah cerdas dalam berdemokrasi.
Joni, perwira tinggi TNI yang menjabat Kasum sejak 25 Januari 2019, mengingatkan publik bahwa tidak pernah terjadi dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa rakyat tidak mengakui hasil Pemilihan Umum.
“Apalagi masyarakat itu sekarang itu berfikirnya sudah lebih cerdas, lebih maju, dan sikap patriotismenya jauh lebih tinggi,” ungkap jenderal bintang tiga, yang sebelum menjadi Kasum TNI menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya kepada BeritaSatu.com pada kesempatan wawancara khusus di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (05/04) siang.
Banyak pengamat menilai penyelenggara dan pengawas Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mempunyai tugas berat di Pemilu tahun ini, karena kuatnya polarisasi politik menjelang pesta demokrasi tahun ini. Mulai dari serangan hoaks, hacking situs KPU dan KPUD, pernyataan provokatif yang dilontarkan elite politik, hingga tuduhan langsung KPU tidak netral, memaksa penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara ekstra hati-hati dalam mengemban tugasnya dalam menjaga persepsi publik.
“Saya lihat semua sudah melakukan tugasnya dengan baik. Misalnya, KPU sudah mengatur [jadwal kampanye] supaya antar pendukung tidak bertemu tidak bertemu. Ini upaya untuk meminimalisir gesekan,” kata Joni.
KPU juga pernah diterpa isu hoaks tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos, juga isu adanya ribuan nama ganda pada daftar pemilih tetap (DPT) dan adanya mobilisasi warga asing untuk ikut memilih.
Joni mengatakan, TNI tetap melakukan tugas utamanya terkait pilpres, salah satunya melakukan pemetaan daerah rawan konflik. Menurutnya, potensi kerawanan terbesar tetap di ibukota negara, Jakarta. “Muara [sengketa] pemilu kan di MK [Mahkamah Konstitusi],” ujarnya.
Meskipun demikian, mantan Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ini mengingatkan, bahwa masyarakat Indonesia saat ini “sangat taat hukum.”
“Ada yang pernah menentang keputusan MK?,” ujarnya.
People Power
Joni juga mengomentari komentar tokoh reformasi Amien Rais, yang pernah melontarkan komentar untuk menggerakkan kekuatan rakyat (people power) seandainya bisa membuktikan penyelenggara pemilu melakukan kecurangan.
“Kami sudah mengantisipasi itu. Tapi kita semua perlu ingat apa syarat yang dibutuhkan untuk sebuah [gerakan] people power? Menurut saya syaratnya tidak terpenuhi saat ini,” kata lulusan Akmil 1986, yang berpengalaman dalam infanteri ini.
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 2017–2018 menambahkan berbeda dengan situasi di tahun 1998, dimana terjadi banyak protes terkait masalah perekonomian rakyat, menurutnya, saat ini tidak ada kebijakan pemerintah yang secara masif merugikan rakyat.
“Sekarang kita lihat saja bahan pokok cukup tersedia, baik distribusinya maupun dari sisi supply. Lapangan pekerjaan relatif ok, pertumbuhan ekonomi cukup bagus ada di angka 5 persen sekian. Itu kan bagus dibanding negara lain di dunia. Kemudian berpolitik bebas, tidak ada yang larang dan intimidasi.”
Joni mengatakan terkait komentar Amien Rais itu hanya gaya politik saja, “bagian dari upaya meraih kemenangan.”
Ketika ditanya apa upaya TNI dalam menjaga situasi keamanan negara paska Pemilu 17 April, termasuk potensi gesekan sosial akibat kubu yang kecewa akan hasil pemilu, Joni menjawab: “Kami sangat detil memikirkan rencana kontigensi, termasuk kemungkinan terjeleknya. Kita tetap siap, tapi kita harus tetap ingat bagaimana kedewasaan bangsa ini dalam berdemokrasi. Bangsa ini sudah hebat dari dulu kok. Yakinlah,” ujarnya.
No comments:
Post a Comment