Kedua negara sepakat pada 30 Oktober lalu untuk memulai pemulangan warga Rohingya ke Myanmar. Pemulangan itu rencananya dimulai pada pertengahan November.
"(Pemerintah Myanmar telah) gagal memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan mengalami penganiayaan dan kekerasan mengerikan yang sama sekali lagi," kata utusan PBB untuk HAM, Yanghee Lee, dalam pernyataannya di Myanmar seperti dilansir Reuters, Rabu (7/11/2018).
Lee menilai akar penyebab krisis harus ditangani terlebih dulu sebelum pemulangan dilakukan, termasuk hak kewarganegaraan warga Rohingya.
Beberapa waktu lalu, Marzuki Darusman, Ketua Misi Pencari Fakta PBB mengenai Myanmar, mengatakan bahwa selain pembunuhan massal, konflik di Myanmar termasuk pengucilan populasi yang ditargetkan, pencegahan kelahiran, dan perpindahan luas di kamp-kamp.
"Itu genosida yang sedang berlangsung," ujar Marzuki dalam konferensi pers seiring dirinya menyampaikan laporan timnya mengenai Myanmar dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Rabu (24/10) waktu setempat.
"Kami menganggap niat genosida dapat disimpulkan secara masuk akal," imbuhnya seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (25/10/2018).
(abw/jor)
No comments:
Post a Comment