Sebelumnya, puluhan penyidik KPK yang berasal dari Polri dalam surat terbuka memprotes pimpinan KPK terkait kebijakan itu. Pasalnya, pengangkatan itu diklaim tak sesuai dengan aturan internal dan tak melalui tes.
"Kemarin kita sudah ketemu dengan seluruh penyidik Polri yang melakukan protes. Jadi kita sudah undang dan kita sampaikan bahwa sebetulnya program mereformasi birokrasi internal KPK itu cakupannya bukan hanya [pengangkatan penyelidik menjadi penyidik] itu, tapi luas," kata Agus di gedung Penunjang KPK, Jakarta, Kamis (9/5).Dalam pertemuan itu, Agus mengatakan pihaknya merekrut lebih banyak pegawai di bagian penindakan lantaran komposisi pegawai KPK yang dinilai tidak ideal.
Sebelumnya, kata dia, hanya ada sekitar 300 pegawai di bidang penindakan dari 1.400 pegawai KPK. Sisanya adalah bagian dari sistem penyokong.
"Kemudian kita juga yang sudah telanjur di supporting system, yang sudah terlanjur di pencegahan itu juga harus bisa alih tugas," lanjutnya.Terkait alih tugas, kata Agus, pimpinan KPK telah membuat peraturan terkait pegawai yang pindah posisi. Menurut peraturan itu, perpindahan posisi tapi masih dalam satu fungsi tidak perlu melalui tes.
"Tapi kalau alih fungsi dia memang diperlukan tes. Jadi kalau dari penyelidikan ke penyidikan itu memang kalau menurut aturan itu tidak diperlukan tes karena satu fungsi," jelasnya.
Hasil rapat itu menurut Agus akan dibicarakan kembali sebagai dasar untuk penempatan 21 penyidik baru tersebut. Oleh karena itu menurutnya pengangkatan penyelidik itu bukan karena KPK berpihak pada kepentingan tertentu, melain kan karena aturan yang memang sudah ada sejak lama."Bukan kita menari di atas gendangnya faksi yang tertentu, bukan. Ini lama, program lama," ujar dia.
Sebelumnya, penyidik KPK diisukan terbelah dalam dua faksi. Mantan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman sempat menyebut ada perpecahan di internal KPK antara kelompoknya, yang merupakan penyidik yang ditugaskan dari Polri, dengan 'geng Novel'.
[Gambas:Video CNN] (ani/arh)
No comments:
Post a Comment